Perpustakaan Digital ABBA
Memahami Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 P/HUM/2026
Apa yang berubah bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan: sebelum dan sesudah putusan, dengan panduan operasional sehari-hari
1. Ringkasan Cepat
Dalam satu paragraf
Pada 1 September 2026 Mahkamah Agung (MA) memutus perkara hak uji materiil Nomor 19 P/HUM/2026. MA menyatakan sejumlah pasal dalam PP 28/2024, Permenkes 12/2024, dan Permenkes 3/2025, serta seluruh isi Kepmenkes HK.01.07/MENKES/775/2025, bertentangan dengan UU 17/2023 (sebagaimana telah dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi) sehingga tidak sah dan tidak berlaku umum. Presiden dan Menteri Kesehatan diperintahkan mencabutnya. Inti sengketanya: siapa yang mengendalikan Konsil, Kolegium, dan Majelis Disiplin Profesi (MDP), Menteri atau lembaga yang independen. Bukan soal cara Anda merawat pasien.
Lima hal yang perlu diingat tenaga medis dan tenaga kesehatan:
- Yang disasar putusan adalah tata kelola lembaga, yaitu siapa yang memilih, mengangkat, mengarahkan, dan mengawasi Konsil, Kolegium, dan MDP. Prosedur di ruang praktik Anda tidak diubah oleh putusan ini.
- Kewajiban klinis tetap penuh: standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional (SPO), persetujuan tindakan, rekam medis, dan rahasia kesehatan. Perlindungan hukum Anda tetap bertumpu pada kepatuhan terhadap standar (Pasal 273 ayat (1) huruf a UU 17/2023).
- Tujuh belas jenis pelanggaran disiplin dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes 3/2025 tidak termasuk pasal yang dibatalkan. Yang dibatalkan adalah kewenangan Menteri menambah jenis pelanggaran (Pasal 4 ayat (2) dan (3)) dan Kepmenkes 775/2025 yang menguraikannya.
- Aturan pengganti belum ada (menurut penelusuran per 14 November 2026). Masa transisi belum jelas. Putusan tidak boleh dijadikan alasan mengabaikan surat atau panggilan dari MDP maupun penyidik.
- Dokumentasi adalah perlindungan Anda: rekam medis lengkap, SPO, surat penugasan klinis, STR dan SIP yang aktif.
Batas penjelasan ini
Dokumen ini penjelasan umum untuk memudahkan pemahaman, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Putusan yang dilampirkan berupa cuplikan (identitas dan amar), tanpa pertimbangan hukum. Bagian yang masih bergantung pada tindak lanjut pemerintah dijelaskan di Bagian 8.
2. Cara Membaca Putusan Ini (untuk Pemula)
2.1 Anatomi putusan
Putusan MA terdiri dari identitas perkara (siapa yang menggugat dan siapa yang digugat) dan bagian MENGADILI, yaitu perintah hakim yang disebut amar. Hanya amar yang mengikat. Dalam perkara ini Para Pemohon adalah sepuluh orang yang terdiri atas dokter, guru besar kedokteran, dan seorang perawat. Termohon I adalah Presiden Republik Indonesia dan Termohon II adalah Menteri Kesehatan.
2.2 Tangga aturan: mengapa MA bisa membatalkan
Aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Jika bertentangan, ada pengadilan yang berwenang mengujinya.
| Tingkat | Contoh dalam perkara ini | Siapa yang membuat | Siapa yang menguji |
|---|---|---|---|
| UUD 1945 | - | MPR | - |
| Undang-Undang | UU 17/2023 tentang Kesehatan | DPR bersama Presiden | Mahkamah Konstitusi (MK) menguji terhadap UUD 1945 |
| Peraturan Pemerintah | PP 28/2024 | Presiden | Mahkamah Agung (MA) menguji terhadap UU |
| Peraturan dan Keputusan Menteri | Permenkes 12/2024, Permenkes 3/2025, Kepmenkes 775/2025 | Menteri Kesehatan | MA menguji terhadap UU |
2.3 Urutan peristiwa
| Waktu | Peristiwa |
|---|---|
| 2023 | UU 17/2023 tentang Kesehatan diundangkan. |
| 2024 | PP 28/2024 (pelaksanaan UU 17/2023) dan Permenkes 12/2024 (seleksi, pengangkatan, dan tata kerja Konsil, Kolegium, dan MDP). |
| 9 Mei 2025 | Permenkes 3/2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi ditetapkan. Kepmenkes 775/2025 tentang uraian jenis pelanggaran disiplin juga terbit pada tahun 2025. |
| 30 Januari 2026 | MK membacakan Putusan 111/PUU-XXII/2024 dan 182/PUU-XXII/2024. MK memaknai ulang pasal-pasal UU 17/2023 tentang Konsil, Kolegium, dan pengawasan etika dan disiplin. |
| 1 September 2026 | MA membacakan Putusan 19 P/HUM/2026: aturan turunan yang tidak sejalan dengan UU (sebagaimana dimaknai MK) dinyatakan tidak sah. |
| 14 November 2026 | Tanggal penyusunan dokumen ini. Belum ditemukan pengumuman resmi pencabutan oleh Presiden maupun Menteri Kesehatan. |
2.4 Arti istilah dalam amar
- “Bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi”: pasal itu melampaui atau menyimpang dari UU di atasnya.
- “Tidak sah dan tidak berlaku umum”: pasal itu tidak boleh lagi dijadikan dasar bagi siapa pun.
- “Memerintahkan mencabut”: Presiden (untuk PP) dan Menteri (untuk Permenkes dan Kepmenkes) harus mencabutnya secara resmi.
- “Juncto” (jo.): dibaca bersama, di sini UU 17/2023 dibaca bersama Putusan MK.
3. Dasar Putusan: Apa Kata Mahkamah Konstitusi
MA menguji aturan turunan terhadap Pasal 268 ayat (2), Pasal 272 ayat (5), Pasal 421 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU 17/2023, sebagaimana telah dimaknai MK pada 30 Januari 2026. Karena itu isi putusan MK perlu dipahami lebih dulu.
| Pasal UU 17/2023 | Bunyi sebelum putusan MK | Setelah putusan MK |
|---|---|---|
| Pasal 268 ayat (2) (MK 182) | Konsil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dan independen. | Konsil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan independen. Frasa “melalui Menteri” tidak lagi menjadi bagian makna. |
| Pasal 272 ayat (2) dan Pasal 1 angka 26 (MK 111) | Kolegium adalah alat kelengkapan Konsil dan independen. | Kolegium adalah unsur keanggotaan Konsil dan independen. |
| Pasal 272 ayat (5) (MK 111) | Tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Tetap diatur PP, tetapi PP itu harus menyesuaikan putusan MK dan tetap menjamin independensi Kolegium. |
| Pasal 421 ayat (2) huruf b (MK 111) | Pengawasan pemerintah mencakup ketaatan pada standar profesi, standar pelayanan, SPO, serta etika dan disiplin profesi. | Frasa “serta etika dan disiplin profesi” tidak berlaku. Pengawasan etika dan disiplin tidak dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. |
| Pasal 421 ayat (3) (MK 111) | Pengawasan dapat mengikutsertakan masyarakat. | Pengawasan dapat mengikutsertakan masyarakat yang melibatkan kolegium, MDP, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan/atau pakar. |
Dalam pertimbangannya MK menyatakan pengawasan etika dan disiplin profesi dilakukan oleh organ khusus yang dibentuk Konsil Kesehatan Indonesia dengan melibatkan unsur-unsur di atas, bukan oleh pemerintah.
3.1 Hal lain dari Putusan MK 182 yang relevan bagi profesi
- Pasal 270 huruf a: unsur “Pemerintah Pusat” dalam keanggotaan Konsil dimaknai berasal dari kementerian bidang kesehatan dan kementerian bidang pendidikan tinggi.
- Pasal 291 ayat (2): standar profesi disusun oleh Konsil dan Kolegium dengan melibatkan organisasi profesi. Penetapan oleh Menteri hanya bersifat administratif.
- Pasal 311 ayat (1): tenaga medis dan tenaga kesehatan membentuk wadah tunggal organisasi profesi (“rumah besar”), dikoordinasikan menteri koordinator, paling lama satu tahun sejak 30 Januari 2026.
- MK menolak menghidupkan kembali UU 29/2004 dan menilai sanksi pidana Pasal 442 (mempekerjakan tenaga tanpa SIP) tidak bertentangan dengan UUD 1945.
4. Apa yang Dibatalkan Mahkamah Agung
Cara membaca daftar pasal
Amar menyebut pasal dan ayat tertentu, bukan seluruh peraturan. Pasal lain pada peraturan yang sama tidak disebut dalam amar dan tidak dinyatakan tidak sah. Satu pengecualian: Kepmenkes 775/2025 dibatalkan seluruhnya. Panduan ini mengikuti amar. Pada permohonan Pasal 712 PP 28/2024 tertulis ayat (2), sedangkan amar menyebut ayat (1) dan (3) serta menambahkan Pasal 711.
4.1 PP 28/2024 (diperintahkan dicabut oleh Presiden)
| Pasal | Isi aturan sebelum putusan | Dalam bahasa sehari-hari |
|---|---|---|
| 594 ayat (1) dan 678 ayat (2) | STR diterbitkan Konsil “atas nama Menteri”. | Penerbitan STR dikaitkan dengan nama Menteri. |
| 694 ayat (1) | Konsil di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. | Konsil dipandang berada di bawah Menteri. |
| 696 ayat (1) dan (2) | Konsil wajib berkoordinasi dengan Menteri. Jika pelaksanaan tugas tidak sesuai kebijakan Menteri, Menteri dapat “melakukan penyesuaian”. | Menteri dapat mengoreksi cara kerja Konsil. |
| 700 ayat (1); 702 ayat (1)–(3); 703 | Pimpinan Konsil diangkat Presiden atas usul Menteri. Menteri menyeleksi calon. Tata cara lebih lanjut diatur Permenkes. | Menteri memegang kunci pemilihan pimpinan Konsil. |
| 704 ayat (3) | Kolegium disahkan oleh Menteri. | Keberadaan Kolegium bergantung pada pengesahan Menteri. |
| 705 ayat (4) huruf d dan f | Standar profesi (disusun Kolegium bersama Konsil) dan kajian jenis dan kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan baru “ditetapkan oleh Menteri”. | Menteri menjadi penentu akhir standar profesi dan jenis profesi baru. |
| 707 ayat (2) | Menteri dapat “melakukan penyesuaian” jika tugas Kolegium tidak sesuai kebijakan Menteri. | Menteri dapat mengoreksi kerja Kolegium. |
| 710 ayat (1); 711 | Menteri menyeleksi anggota Kolegium Kesehatan Indonesia. Aturan lanjutan melalui Permenkes. | Menteri memilih anggota badan koordinasi para Kolegium. |
| 712 ayat (1) dan (3) | Menteri membentuk MDP dan MDP bertanggung jawab kepada Menteri. | MDP dibentuk dan dipertanggungjawabkan kepada Menteri. |
| 713 ayat (1) | MDP menegakkan disiplin berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan Menteri. | Pedoman kerja MDP datang dari Menteri. |
| 714 ayat (1) huruf a dan ayat (2) | MDP beranggota 9 orang, salah satu unsurnya perwakilan kementerian kesehatan. Anggota diangkat dan diberhentikan Menteri. | Unsur kementerian duduk di MDP dan Menteri mengangkat anggotanya. |
| 716 ayat (1) dan (2) | Menteri menyeleksi dan menetapkan anggota MDP. | Seleksi anggota MDP di tangan Menteri. |
| 717 ayat (1) dan (2) | MDP berkoordinasi dengan Menteri. Menteri dapat “melakukan penyesuaian”. | Menteri dapat mengoreksi kerja MDP. |
| 718 | Seleksi, pengangkatan, dan tata kerja MDP diatur dengan Permenkes. | Detail kerja MDP diatur Menteri. |
4.2 Permenkes 12/2024 (diperintahkan dicabut oleh Menteri)
Permenkes 12/2024 mengatur mekanisme seleksi, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan MDP. Pasal yang dinyatakan tidak sah:
- Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (4); Pasal 5 ayat (1) dan (2); Pasal 12 ayat (1); Pasal 13 ayat (1) huruf b; Pasal 19.
- Pasal 24 ayat (1) dan (2); Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2); Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28.
- Pasal 30 ayat (3) dan (5); Pasal 32 ayat (1); Pasal 33 ayat (2); Pasal 34 ayat (2); Pasal 38 ayat (2); Pasal 39 ayat (1) dan (2).
- Pasal 41 ayat (2) dan (9); Pasal 43 ayat (1), (2), dan (5); Pasal 45 ayat (3) huruf c; Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3).
Catatan
Teks lengkap Permenkes 12/2024 tidak tersedia dalam berkas yang saya terima, sehingga isi per pasal tidak diuraikan di sini. Dari judul dan pola amar, pasal-pasal itu terkait seleksi dan pengangkatan oleh Menteri. Periksa naskah resminya sebelum bertindak.
4.3 Permenkes 3/2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi (diperintahkan dicabut oleh Menteri)
| Pasal | Isi menurut teks yang saya baca | Arti praktis |
|---|---|---|
| 3 ayat (2) | Pada naskah yang diunggah, ayat ini menyatakan MDP bersifat otonom dan independen. | Naskah yang saya baca berlabel “Rancangan”. Karena amar membatalkan ayat ini, bunyi resmi di Berita Negara kemungkinan berbeda. Cek naskah resmi. |
| 4 ayat (2) dan (3) | Menteri dapat menetapkan jenis pelanggaran disiplin lain dan mengatur lebih lanjut jenis pelanggaran. | Menteri tidak lagi berwenang menambah atau menguraikan jenis pelanggaran. Ini dasar bagi Kepmenkes 775/2025. |
| 11 ayat (1), (2) huruf a, (3), (5) | Tim Pemeriksa provinsi bersifat ad hoc, dibentuk Ketua MDP atas nama Menteri. Lima orang, dua di antaranya wakil dinas kesehatan, diusulkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan memerlukan persetujuan Menteri. | Susunan tim yang memeriksa dugaan pelanggaran di provinsi kehilangan dasar hukum. |
| 23 | Peninjauan Kembali (PK) putusan MDP diajukan kepada Menteri dalam 10 hari kerja, atas alasan bukti baru, salah penerapan, atau konflik kepentingan, hanya sekali. | Jalur PK kepada Menteri kehilangan dasar di tingkat Permenkes. |
| 24 ayat (1) | Permohonan PK disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal lewat Sistem Informasi Kesehatan Nasional. | Tata cara pengajuan PK tidak sah. |
| 25 ayat (1) dan (2) | Menteri membentuk Tim PK dari ASN kementerian (paling banyak 5 orang: ahli hukum, pelayanan kesehatan, SDM kesehatan). | Tim PK internal kementerian tidak sah. |
| 32 ayat (1) | Menteri membina dan mengawasi penegakan disiplin profesi, dapat melibatkan Konsil dan dinas kesehatan. | Pengawasan disiplin oleh Menteri tidak sah (selaras MK soal Pasal 421). |
4.4 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/775/2025
Keputusan tentang Uraian Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dinyatakan tidak sah seluruhnya dan Menteri diperintahkan mencabutnya. Isinya tidak termasuk dalam berkas yang saya terima.
5. Sebelum dan Sesudah Putusan
Tabel berikut merangkum perubahan per topik. Kolom terakhir menerjemahkannya ke praktik sehari-hari. Kata “sesudah” berarti menurut isi amar dan putusan MK, belum tentu sudah terlaksana di lapangan (lihat Bagian 8).
| Topik | Sebelum putusan | Sesudah putusan | Artinya bagi Anda |
|---|---|---|---|
| 1. Atasan Konsil | Konsil di bawah Presiden melalui Menteri (PP 694 ayat (1)). | PP 694 ayat (1) tidak sah. Menurut UU 268 ayat (2) sebagaimana dimaknai MK, Konsil langsung di bawah Presiden dan independen. | Tidak ada perubahan prosedur di meja Anda. Yang berubah adalah dasar kemandirian lembaga. |
| 2. Pimpinan Konsil | Menteri menyeleksi dan mengusulkan, Presiden menetapkan (PP 700, 702, 703). | Pasal-pasal itu tidak sah. Mekanisme penggantinya belum ada. | Pergantian pimpinan Konsil menunggu aturan baru. Ikuti pengumuman resmi. |
| 3. Kolegium | Disahkan Menteri; Menteri dapat “menyesuaikan” kerjanya; anggota Kolegium Kesehatan Indonesia dipilih Menteri (PP 704, 707, 710, 711). | Pasal-pasal itu tidak sah. Kolegium independen dan menjadi unsur keanggotaan Konsil (MK 111). | Putusan tidak menyatakan sertifikat kompetensi yang sudah terbit batal. Status kelembagaan Kolegium dapat berubah, pantau pengumuman. |
| 4. Standar profesi | Standar profesi “ditetapkan Menteri” (PP 705 ayat (4) huruf d). | Huruf d tidak sah. Menurut MK 182, standar disusun Konsil dan Kolegium bersama organisasi profesi. Menteri hanya menetapkan secara administratif. | Standar profesi yang sudah berlaku tetap menjadi acuan. Amar tidak mencabut standar tertentu. |
| 5. Pembentukan MDP | Dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri; 9 anggota termasuk unsur kementerian; seleksi oleh Menteri (PP 712, 714, 716). | Pasal-pasal itu tidak sah. Namun UU 304 ayat (2) tetap menyatakan Menteri membentuk majelis. | Lembaga MDP tidak dibubarkan oleh amar. Susunan dan akuntabilitasnya yang akan ditata ulang. |
| 6. Pedoman kerja MDP | MDP bekerja berdasarkan ketentuan disiplin dari Menteri; Menteri dapat “menyesuaikan” (PP 713 ayat (1), 717). | Kedua pasal tidak sah. | Pedoman penegakan disiplin versi Menteri kehilangan dasar. Pedoman baru dibutuhkan. |
| 7. Jenis pelanggaran disiplin | 17 jenis (Permenkes 3/2025 Pasal 4 ayat (1)); Menteri dapat menambah (ayat (2) dan (3)); Kepmenkes 775/2025 menguraikan. | Pasal 4 ayat (1) tetap. Ayat (2) dan (3) serta Kepmenkes 775/2025 tidak sah. | Pakai 17 jenis sebagai daftar tetap. Uraian rinci resmi sementara tidak ada. Rujuk standar profesi, standar pelayanan, dan SPO. |
| 8. Tim Pemeriksa provinsi | Ad hoc, 5 orang, 2 wakil dinas kesehatan, disetujui Menteri (Pasal 11). | Pasal 11 ayat (1), (2) huruf a, (3), (5) tidak sah. | Susunan tim yang memeriksa dapat berubah. Hak untuk membela diri tetap. |
| 9. Peninjauan kembali (PK) | Kepada Menteri melalui Dirjen, 10 hari kerja, tim ASN kementerian (Pasal 23–25). | Pasal 23, 24 ayat (1), 25 tidak sah. Namun UU 307 masih menyebut PK kepada Menteri. | Jalur keberatan setelah putusan MDP belum jelas. Jika putusan merugikan Anda, segera konsultasi hukum, jangan menunggu kejelasan. |
| 10. Pengawasan etika dan disiplin | Menteri membina dan mengawasi (Permenkes 3/2025 Pasal 32 ayat (1)). | Pasal 32 ayat (1) tidak sah. Menurut MK 111, etika dan disiplin diawasi organ khusus bentukan Konsil, bukan pemerintah. | Pengawasan perizinan dan mutu fasilitas oleh pemerintah tetap berjalan. Yang dikeluarkan hanya pengawasan etika dan disiplin profesi. |
| 11. STR | STR diterbitkan Konsil “atas nama Menteri”, berlaku seumur hidup (PP 594, 678; UU 260). | Pasal PP itu tidak sah. Amar tidak menyatakan STR yang sudah terbit batal. UU 260 tidak disentuh. | Menurut pembacaan teks, STR dan SIP Anda tetap berlaku. Jangan mengajukan ulang kecuali ada pengumuman resmi. |
6. Yang Tidak Berubah
Bagian ini penting agar putusan tidak disalahpahami sebagai “kelonggaran”.
- Kewajiban mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan SPO, demi keselamatan pasien (Permenkes 3/2025 Pasal 2; UU 274 huruf a).
- Tujuh belas jenis pelanggaran disiplin (Permenkes 3/2025 Pasal 4 ayat (1)): praktik tidak kompeten, tidak merujuk atau merujuk ke yang tidak kompeten, mengabaikan tanggung jawab profesi, penghentian kehamilan tidak sesuai aturan, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan alkohol atau zat terlarang, penipuan atau penjelasan tidak jujur, membuka rahasia pasien, perbuatan tidak patut atau seksual, menolak atau menghentikan tindakan tanpa alasan, pemeriksaan atau pengobatan berlebihan, meresepkan obat yang tidak ditujukan untuk perawatan, tidak membuat atau menyimpan rekam medis, membuat keterangan medis tanpa pemeriksaan, ikut serta penyiksaan, serta mengiklankan diri dan perang tarif.
- Syarat pengaduan: tidak lewat 3 tahun, belum pernah diputus, teradu pemberi layanan bagi pasien, memiliki STR dan SIP (Permenkes 3/2025 Pasal 7).
- Jalannya pemeriksaan: tanggapan teradu paling lama 5 hari kerja, pemeriksaan dan putusan paling lama 60 hari kalender, putusan dibacakan terbuka (Pasal 10, 15, 22). Pasal-pasal ini tidak disebut dalam amar.
- Sanksi disiplin: peringatan tertulis; kewajiban pendidikan atau pelatihan; penonaktifan STR sementara; rekomendasi pencabutan SIP (UU 306 ayat (1); Permenkes 3/2025 Pasal 28).
- Rekomendasi MDP sebelum proses pidana atau perdata terkait pelayanan kesehatan (UU 308; Permenkes 3/2025 Pasal 29–31), dengan batas 14 hari kerja dan ketentuan dianggap memberi rekomendasi bila terlambat (UU 308 ayat (8)).
- Keadilan restoratif bagi yang telah menjalani sanksi disiplin dan diduga pidana (UU 306 ayat (3)), serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih dulu (UU 310).
- Sanksi pidana bagi pemilik fasilitas yang mempekerjakan tenaga tanpa SIP (UU 442, dikuatkan MK 182).
7. Panduan Operasional Sehari-hari
7.1 Daftar periksa rutin
| Yang dipastikan | Dasar | Catatan praktis |
|---|---|---|
| STR aktif dan SIP sesuai tempat praktik | UU 260, 263, 264 | SIP tidak berlaku bila tempat praktik berubah (UU 264 ayat (6) huruf e). SIP berlaku 5 tahun. |
| Persetujuan tindakan setelah penjelasan memadai | UU 293 | Penjelasan mencakup diagnosis, indikasi, tindakan dan tujuan, risiko, alternatif, risiko bila tidak dilakukan, dan prognosis. Boleh lisan atau tertulis. |
| Rekam medis dibuat dan disimpan | UU 274 huruf d; Permenkes 3/2025 Pasal 4 ayat (1) huruf n | Ini bukti utama saat diperiksa. Tulis kronologi tepat waktu dan terbaca. |
| Merujuk bila di luar kompetensi | UU 274 huruf e; Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c | Rujuk ke yang kompeten dan kewenangannya sesuai. |
| Menjaga rahasia kesehatan pasien | UU 274 huruf c; Pasal 4 ayat (1) huruf i | Buka rahasia hanya sesuai dasar hukum. |
| Keterangan medis berdasarkan pemeriksaan | Pasal 4 ayat (1) huruf o | Surat sakit dan keterangan lain wajib didasarkan pemeriksaan. |
| Tidak beriklan diri dan perang tarif | Pasal 4 ayat (1) huruf q | Berlaku juga di media sosial. |
| Surat penugasan klinis dan SPO tersedia | Permenkes 3/2025 Pasal 10 ayat (2) | Dua dokumen ini diminta saat menjawab pengaduan. |
7.2 Jika … maka …
| Situasi | Langkah yang disarankan | Dasar |
|---|---|---|
| Anda menerima surat dari MDP tentang pengaduan | (1) Jangan diabaikan. (2) Beri tahu pimpinan fasilitas, karena MDP juga menyurati fasilitas. (3) Siapkan tanggapan tertulis dalam 5 hari kerja: kronologi, rekam medis, SPO, surat penugasan klinis, STR dan SIP. (4) Pertimbangkan penerima kuasa atau penasihat hukum. (5) Hadiri pemanggilan. Putusan MA tidak memuat ketentuan peralihan, jadi tanyakan status prosedur ke MDP atau penasihat hukum, bukan berasumsi gugur. | Permenkes 3/2025 Pasal 6, 10, 15 |
| Penyidik polisi atau PPNS memanggil Anda terkait pelayanan kesehatan | (1) Beri tahu pimpinan fasilitas dan penasihat hukum. (2) Tanyakan apakah penyidik sudah meminta rekomendasi MDP secara tertulis. (3) Rekomendasi diberikan dalam 14 hari kerja, jika lewat dianggap diberikan. (4) Kumpulkan dokumen layanan. (5) Ketentuan rekomendasi tidak berlaku bila dugaan pidana tidak terkait pelayanan kesehatan. | UU 308 ayat (1), (3), (7)–(9) |
| Anda digugat perdata oleh pasien atau keluarga | (1) Ajukan permohonan tertulis untuk rekomendasi MDP, langsung oleh Anda atau kuasa Anda. (2) Perselisihan lebih dulu diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. (3) Libatkan bagian hukum fasilitas. | UU 308 ayat (2), (4); UU 310 |
| Putusan MDP merugikan Anda | Segera konsultasi hukum. Jalur PK menurut Permenkes 3/2025 (10 hari kerja kepada Menteri) kini bermasalah secara hukum, sementara UU 307 menyebut PK kepada Menteri. Jangan menunggu kejelasan: catat batas waktu lama dan minta nasihat apakah mengajukan keberatan demi mengamankan hak. | UU 307; Permenkes 3/2025 Pasal 22–25 |
| Ada yang bilang STR atau SIP “batal” | Amar tidak menyatakan STR atau SIP yang sudah terbit batal. Tetap praktik sesuai izin. Konfirmasi ke Konsil atau dinas kesehatan bila ada pengumuman resmi tertulis. | Amar poin 2; UU 260, 264 |
| Anda pimpinan fasilitas atau komite etik dan hukum | (1) Jangan menjadikan Kepmenkes 775/2025 sebagai satu-satunya dasar sanksi internal. (2) Tinjau SOP yang menyebut kewenangan Menteri atas MDP atau Tim Pemeriksa provinsi. (3) Pastikan semua tenaga memiliki STR dan SIP (ancaman pidana UU 442). (4) Siapkan dokumentasi layanan yang rapi. (5) Pantau pengumuman pencabutan. | Permenkes 3/2025 Pasal 4; UU 442 |
| Pasien atau keluarga bertanya cara mengadu | Pengadu adalah pasien atau keluarga (suami, istri, saudara kandung, anak, orang tua). Pengaduan memuat identitas, nama dan alamat tempat praktik, waktu tindakan, kronologi, jenis dugaan pelanggaran, serta surat kesediaan hadir dan membuka rekam medis. Arahkan ke kanal resmi MDP. | Permenkes 3/2025 Pasal 5–8; UU 305 |
7.3 Salah kaprah yang perlu diluruskan
| Yang beredar | Yang benar menurut teks putusan |
|---|---|
| “MDP dibubarkan.” | Amar tidak memerintahkan pembubaran. Yang dibatalkan adalah pasal yang menempatkan MDP di bawah kendali Menteri. UU 304 ayat (2) masih menyatakan Menteri membentuk majelis. |
| “Sekarang tidak ada lagi sanksi disiplin.” | Sanksi disiplin berdasar UU 306 tetap ada. Daftar 17 jenis pelanggaran (Pasal 4 ayat (1)) tidak dibatalkan. |
| “STR dan SIP harus diurus ulang.” | Tidak ada perintah demikian dalam amar. Tunggu pengumuman resmi. |
| “Rekomendasi MDP untuk proses pidana sudah tidak perlu.” | UU 308 tidak diuji dalam perkara ini dan tetap berlaku. |
| “Putusan membatalkan semua keputusan MDP yang lalu.” | Amar tidak mengatur nasib keputusan yang sudah terbit. Jangan menyimpulkannya sendiri. |
| “Peraturan Menteri itu sudah otomatis hilang.” | Amar memerintahkan pencabutan. Pelaksanaannya oleh Presiden dan Menteri. Lihat Bagian 8. |
7.4 Yang perlu dipantau
- Pengumuman resmi pencabutan atau perubahan PP 28/2024, Permenkes 12/2024, Permenkes 3/2025, dan Kepmenkes 775/2025 (Berita Negara, JDIH Kemenkes, laman Konsil).
- Aturan pengganti tentang susunan dan mekanisme MDP serta Kolegium.
- Jalur keberatan (PK) setelah putusan MDP.
- Pembentukan wadah tunggal organisasi profesi, tenggat paling lama satu tahun sejak 30 Januari 2026 menurut Putusan MK 182.
8. Status Terkini dan Hal yang Belum Pasti
Per 14 November 2026
Dalam penelusuran saya, belum ada pengumuman resmi bahwa Presiden atau Menteri Kesehatan telah mencabut ketentuan yang dibatalkan. Pemberitaan menunjukkan kelompok profesi mendesak pelaksanaan putusan, dan ada draf revisi PP 28/2024 yang menurut sebuah organisasi guru besar baru menghapus sebagian pasal Kolegium. Periksa sumber resmi sebelum bertindak.
- Tenggat 90 hari. Menurut Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2011 (sebagaimana dikutip pemberitaan hukum), jika dalam 90 hari sejak putusan dikirim kepada pejabat penerbit peraturan ternyata tidak dilaksanakan, peraturan itu demi hukum tidak mengikat. Tanggal pengiriman putusan tidak saya ketahui, jadi tanggal jatuh tempo tidak dapat dipastikan.
- Dasar MDP. UU 304 ayat (2) menyatakan Menteri membentuk majelis, sementara PP 712 dibatalkan. Bagaimana MDP bekerja selama masa transisi belum diatur.
- Jalur PK. UU 307 menyebut PK kepada Menteri, sementara Permenkes 3/2025 Pasal 23–25 dibatalkan. Jalur keberatan belum jelas.
- Naskah Permenkes 3/2025 berlabel “Rancangan”. Berkas yang saya baca memuat ketetapan 9 Mei 2025 tetapi berjudul rancangan. Bunyi resmi di Berita Negara 2025 Nomor 342 perlu dicek, terutama Pasal 3 ayat (2).
- Cuplikan putusan. Pertimbangan hukum hakim tidak tersedia, sehingga alasan MA tidak diuraikan dan dokumen ini tidak menafsirkannya.
- Permenkes 12/2024 dan Kepmenkes 775/2025. Teksnya tidak ada dalam berkas, sehingga isi pasalnya tidak diuraikan.
- Perbedaan pemberitaan. Sebagian komentator menyebut putusan “melucuti” kewenangan Menteri atau “menyingkirkan” lembaga bentukan Menteri, sementara komentator lain menegaskan putusan bukan perintah membubarkan Konsil atau MDP. Dokumen ini hanya berpegang pada teks amar.
9. Glosarium
| Istilah | Arti singkat |
|---|---|
| Amar | Bagian putusan berisi perintah dan penetapan hakim; satu-satunya bagian yang mengikat. |
| Hak uji materiil | Pengujian isi suatu peraturan di bawah UU terhadap UU oleh MA. |
| Konsil Kesehatan Indonesia | Lembaga independen yang mengurus registrasi dan pembinaan teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan. |
| Kolegium | Kumpulan ahli tiap disiplin ilmu kesehatan yang menyusun standar kompetensi dan kurikulum pelatihan serta menerbitkan sertifikat kompetensi. |
| Majelis Disiplin Profesi (MDP) | Majelis yang memeriksa dugaan pelanggaran disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberi rekomendasi sebelum proses pidana atau perdata. |
| STR | Surat Tanda Registrasi, berlaku seumur hidup (UU 260 ayat (4)). |
| SIP | Surat Izin Praktik, diterbitkan pemerintah daerah kabupaten atau kota, berlaku 5 tahun, terkait tempat praktik (UU 263–264). |
| Standar profesi, standar pelayanan, SPO | Tiga lapis acuan kerja: kompetensi profesi (Konsil dan Kolegium), standar pelayanan (Menteri), dan prosedur operasional (pimpinan fasilitas). |
| Pengadu dan teradu | Pengadu adalah pasien atau keluarga; teradu adalah tenaga yang diadukan. |
| Peninjauan Kembali (PK) | Upaya terakhir meminta pemeriksaan ulang putusan MDP. |
| Rekomendasi MDP | Surat jawaban MDP kepada penyidik atau tenaga yang digugat perdata tentang kesesuaian praktik dengan standar. |
10. Rujukan dan Catatan Sumber
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 P/HUM/2026, 1 September 2026 (cuplikan yang dilampirkan pengguna).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (teks yang dilampirkan pengguna).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (teks yang dilampirkan pengguna).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 (naskah yang dilampirkan pengguna, berlabel “Rancangan”).
- Mahkamah Konstitusi, Ikhtisar Putusan 111/PUU-XXII/2024: tautan ikhtisar.pdf)
- Mahkamah Konstitusi, Ikhtisar Putusan 182/PUU-XXII/2024: tautan ikhtisar.pdf)
- Kementerian Kesehatan, tanggapan atas putusan MK, 31 Januari 2026: laman Kemenkes
- JurnalPost, ulasan Putusan MA 19 P/HUM/2026 dan tenggat 90 hari: tautan berita
- SIAP Viva, pemberitaan draf revisi PP 28/2024 dan sorotan MGBKI: tautan berita
- JurnalPost, pernyataan MDP-Watch tentang penataan MDP, 1 November 2026: tautan berita
Penafian
Dokumen ini alat pemahaman umum untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, bukan pengganti nasihat penasihat hukum atau konsultan hukum kesehatan bersertifikat. Kondisi hukum dapat berubah setelah tanggal penyusunan. Rujuk peraturan resmi di Berita Negara dan JDIH sebelum mengambil keputusan.